PENGADILAN NEGERI WAMENA
Jl. Yos Sudarso No.58 - Wamena
Telp: (0969) 31134, Fax: (0969) 31208
Pengumuman
  • Gedung_Baru_Pengadilan_Negeri_Wamena.jpg
Info Peradilan
 
Lelang
Voting
Bagaimana ketersediaan informasi di situs Pengadilan Negeri Wamena ?

Sangat Baik
Baik
Cukup
Kurang
Download Data
DIPA dan LRA
Putusan
Statistik Perkara
Link

SEJARAH


Administrator. Pengadilan Negeri Wamena


Pemerintah Hindia Belanda yang saat itu menguasai Jawa dan Nusantara pada umumnya dibawah pimpinan Gubernur Jendral Herman Willem Daendles (1808-1811), mempunyai rencana sebuah jalan yang membelah Pulau Jawa, menghubungkan Anyer di ujung barat dan Panarukan di Ujung Timur. Jalan ini, yang dikenal sebagai Jalan Raya Pos (Groote Postweg), membentang sepanjang kurang lebih 1000 kilometer. Pembuatan jalan tersebut dimaksudkan untuk mempermudah hubungan antara daerah-daerah yang berdekatan serta dilalui jalan tersebut. Atas perintah Daedles inilah, sejak tanggal 25 Mei 1810 , ibu kota Kabupaten Bandung yang semula berada di Karapyak mengalami perpindahan, mendekati Jalan Raya Pos. Pemerintah Hindia Belanda yang saat itu menguasai Jawa dan Nusantara pada umumnya dibawah pimpinan Gubernur Jendral Herman Willem Daendles (1808-1811), mempunyai rencana sebuah jalan yang membelah Pulau Jawa, menghubungkan Anyer di ujung barat dan Panarukan di Ujung Timur. Jalan ini, yang dikenal sebagai Jalan Raya Pos (Groote Postweg), membentang sepanjang kurang lebih 1000 kilometer. Pembuatan jalan tersebut dimaksudkan untuk mempermudah hubungan antara daerah-daerah yang berdekatan serta dilalui jalan tersebut. Atas perintah Daedles inilah, sejak tanggal 25 Mei 1810 , ibu kota Kabupaten Bandung yang semula berada di Karapyak mengalami perpindahan, mendekati Jalan Raya Pos. Bupati Wiranata Kusumah II, dengan persetujuan sesepuh serta tokoh-tokoh dibawah pemerintahannya, memindahkan ibu kota Kabupaten Bandung dari karapyak ke Kota Bandung sekarang. Daerah yang dipilih sebagai ibu kota baru tersebut, terletak diantara dua buah sungai sungai, yaitu Cikapundung dan Cibadak daerah sekitar alun-alun Bandung sekarang yang dekat dengan Jalan Raya Pos. daerah tersebut tanahnya melandai ke timur laut sehingga cocok dengan persyaratan kesehatan maupun kepercayaan yang dianut saat itu. Sungai-sungai yang mengapitnya juga dapat berfungsi sebagai sarana utilitas kota. Setahap demi setahap, dimulailah pembangunan ibu kota kabupaten baru. Perpindahan rakyatnya pun dilakukan secara bertahap, disesuaikan dengan pengadaan perumahan serta fasilitas lain yang tersedia. Menurut buku sejarah Kabupaten Bandung, pada tahun 1846, jumlah penduduk Kota Bandung baru sekitar 11.054 jiwa, terdiri atas 11.000 orang bangsa pribumi, 9 orang bangsa eropa, 15 orang bangsa Cina, dan 30 orang bangsa Arab, serta bangsa Timur lainnya. Saat itu Kota Bandung masih merupakan pemukiman kota kabupaten yang sunyi sepi, dengan pemandangan alam berupa bukit-bukit dan gunung-gunung disekelilingnya. Pada tahun 1852, daerah priangan terbuka untuk siapa saja yang ingin menetap disana. Dengan adanya pengumuman yang dibuat oleh Residen Priangan, Steinmetz, maka mulailah berdatangan para pemukin baru. Dengan keadaan alam yang sangat mebarik, Bandung sebagai suatu tempat bermukim banyak mengundang para pendatang untuk tinggal dan menetap ditanah Parahiangan tersebut. Untuk mengatur pembangunan kota akibat bertambahnya jumlah penduduk, maka disusun suatu pedoman dasar bagi pembangunan Kota Bandung dengan �Rencana Kota Bandung� (Plan der Negorij Bandoeng). Dengan adanya rencana ini, maka dimulailah lebih terarah dan terkendali. Pada tahun 1850, mulailah dibangun Masjid Agung serta Pendopo Kabupaten-saat ini terletak di pusat Kota Bandung. Adanya ruang terbuka, alun-alun, yang berhadapan dengan pendopo yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan, serta dibangunnya bangunan-bangunan lain yang berfungsi sebagaifasilitas pelayanan dan penunjang kegiatan pemerintahan kota, seperti kantor pos, penjara, bank dan pasar-mencerminkan tipe pusat kota tradisional dengan sedikit pengaruh Barat. Itulah sekilas sejarah berdirinya kota Bandung, yang mana dalam perjalanannya Bandung sempat dipersiapkan sebagai ibu kota Hindia Belanda, dengan rencana memindahkan ibu kota pemerintahan dari Batavia ke Bandung. Maka Bandung dipersiapkan sedemikian rupa untuk perpindahan tersebut, salah satunya dengan membangun bangunan-bangunan pemerintahan dan pemukiman dengan rencana tata ruang yang baik.

GEDUNG PENGADILAN NEGERI / HUBUNGAN INDUSTRIAL BANDUNG
Gedung Pengadilan Negeri Bandung asalnya adalah hak milik Eigendom Nomor Perpending 3612, surat ukur tanggal 30 Juli 1919 No. 487/1919 yang dibeli pada tanggal 29 Desember 1960 dihadapan Notaris Mr. Phae Yan Loo, Notaris Pengganti Nn. Lie Kwee Mio dengan Surat Keputusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 30 November 1980 No. 370/60/Reg/P.N dengan harga Rp. 1.060.000,00 (Satu Juta Enam Puluh Ribu Rupiah), kemudian dibuat sertifikat hak pakai No.47 surat ukur tanggal 11 April 2003 No.147 /Cihapit/2003 Luas 9.490 M2, Lokasi berada di Kelurahan Cihapit, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Wilayah Cibeunying Propinsi Jawa Barat. Bangunan Gedung Pengadilan Negeri Bandung yang pertama dibangun adalah bangunan No.74 dan No.80, kemudian dibangun bangunan No.76 yang terdiri dari 2 lantai yaitu lantai 1 untuk administrasi kesekretariatan dan lantai 2 untuk Ruang Sidang Utama, sebagian bangunan No.78 juga terdiri dari 2 lantai yaitu lantai 1 untuk ruang Dharmayukti Karini, dan Ruang Sidang Anak serta Ruang Tunggu Anak dan lantai 2 untuk Ruang Sidang II. Dan sebagai tambahan adalah belakang bangunan No.74 ada bangunan 2 lantai dimana lantai 1, untuk Ruang Hakim, Ruang Wasek, dan Kamar Mandi sedangkan lantai 2 untuk Perpustakaan dan Ruang Panitera Pengganti.

Selain itu ada bangunan baru direhab dan perluasan yang berada di belakang Ruang Sidang II yang terdiri dari lantai I merupakan untuk Ruang Panitera Muda Perdata dan Ruang Panitera Muda Pidana sedangkan lantai 2 untuk Ruang Panitera Pengganti.

Untuk sementara dikutip dari Pengadilan Negeri Bandung

Profil

   Wilayah Hukum
   Visi Misi
   Struktur Organisasi
   Data Pegawai
      Hakim
      Pegawai
   Kode Etik Hakim
   Kode Etik Panitera
Layanan

   Pidana
   Perdata
   Layanan Administrasi
      Kepegawaian
      Umum
   Biaya Perkara
   Tata Tertib Persidangan
Publikasi

   Berita
   Putusan Pengadilan
   UU dan Peraturan
   Kamus Hukum
   Download
   Data Perkara
Jadwal Sidang

   Pidana
   Perdata
Kontak

HAK CIPTA PENGADILAN NEGERI WAMENA © 2016