Pendahuluan Reformasi hukum pidana nasional, yang puncaknya diwujudkan melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) merupakan upaya monumental untuk menggantikan peraturan hukum pidana warisan .......

Latar Belakang

Eksekusi merupakan tahap final dan krusial dalam proses peradilan. Kualitas suatu sistem hukum seringkali diukur dari kemampuan negara untuk memastikan bahwa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum .......

Gerry Geovant Supranata Kaban - Dandapala Contributor

Independensi kekuasaan kehakiman merupakan prinsip fundamental bagi tegaknya negara hukum yang menjamin hak warga negara atas peradilan yang mandiri dan tidak memihak (imparsial). .......

Gerry Geovant Supranata Kaban - Dandapala Contributor

Sebagai pelaksana tertinggi kekuasaan kehakiman yang merdeka, Mahkamah Agung (“MA”) memegang peran sentral dalam sistem hukum di Indonesia. Adapun tugas pokok dan fungsi .......

Pembentukan PERMA Gugatan Sederhana, sebagai respon atas kebutuhan mendesak mewujudkan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Konsep gugatan sederhana yang dalam sistem hukum common law dikenal dengan istilah small .......

Dalam suatu gugatan, petitum merupakan salah satu syarat formil yang wajib ada pada formulasi gugatan agar gugatan dikatakan sah dan tidak mengandung cacat formil. Petitum gugatan memuat pokok tuntutan penggugat .......

Sistem hukum pembuktian di Indonesia baik dalam hukum acara perdata maupun hukum acara pidana berakar pada tradisi Eropa Kontinental (Civil Law) yang secara historis diatur dalam kerangka kodifikasi yang .......

Pelaksanaan (eksekusi) putusan pidana merupakan tahap fundamental dalam sistem peradilan pidana yang menentukan apakah keadilan substantif yang telah diputuskan di meja hijau benar-benar terwujud dalam realitas. Sebuah putusan pengadilan, yang idealnya .......

Gerry Geovant Supranata Kaban, S.H., M.H. Proses pembuktian di persidangan merupakan pilar utama dalam sistem peradilan pidana yang berfungsi sebagai fondasi untuk mengungkap kebenaran materiil dan mencapai keadilan hakiki dalam suatu .......

Eksistensi putusan serta merta dalam perkara gugatan sederhana memiliki legitimasi hukum yang sah karena tidak diatur untuk dilarang secara eksplisit dalam PERMA GS. Sebab, Pasal 32 PERMA GS sebagai dasar .......