img_head
HUKUM

Eksistensi Putusan Serta Merta dalam Perkara Gugatan Sederhana

Agu13

Konten : artikel Hukum
Telah dibaca : 251 Kali

Eksistensi putusan serta merta dalam perkara gugatan sederhana memiliki legitimasi hukum yang sah karena tidak diatur untuk dilarang secara eksplisit dalam PERMA GS. Sebab, Pasal 32 PERMA GS sebagai dasar .......

Selengkapnya

Implikasi Konsep Rechterlijk Pardon Terhadap Sistem Pemidanaan di Indonesia Pasca Pemberlakuan KUHP Nasional

Agu13

Konten : artikel Hukum
Telah dibaca : 273 Kali

Gerry Geovant Supranata Kaban-Hakim PN Wamena

Latar Belakang

Rechterlijk pardon atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah “pemaafan hakim” merupakan suatu konsep di mana terdakwa terbukti bersalah melakukan suatu .......

Selengkapnya

Klausul Non-Kompetisi Dalam Perjanjian Kerja: Apakah Sah Secara Hukum?

Agu13

Konten : artikel Hukum
Telah dibaca : 281 Kali

Gerry Geovant Supranata Kaban-Hakim PN Wamena

Klausul non-kompetisi yang dalam Bahasa Belanda dikenal dengan istilah Concurrentiebeding atau dalam Bahasa Inggris dikenal dengan istilah Non-Competition Clause adalah sebuah ketentuan kontraktual .......

Selengkapnya

Dilema Hakim: Memutus Perkara Sesuai Surat Dakwaan atau Fakta Persidangan?

Jul27

Konten : artikel Hukum
Telah dibaca : 157 Kali

Mencari keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif adalah tantangan abadi dalam sistem peradilan pidana (criminal justice system). Hal ini menjadi semakin pelik ketika hakim dihadapkan pada situasi di mana .......

Selengkapnya

Kewajiban Penggunaan Rupiah dalam Transaksi Pembayaran dan Penyelesaian Kewajiban di NKRI

Jul27

Konten : artikel Hukum
Telah dibaca : 132 Kali

Penting bagi seluruh masyarakat untuk memahami serta mematuhi kewajiban penggunaan mata uang Rupiah sebagaimana telah digariskan dalam UU Mata Uang demi menjaga kedaulatan ekonomi negara. Mata uang nasional memiliki peran yang .......

Selengkapnya

Pergeseran Makna Putusan Lepas dalam RUU KUHAP dan Implikasinya

Jul27

Konten : artikel Hukum
Telah dibaca : 177 Kali

Sistem peradilan pidana (criminal justice system) di Indonesia yang saat ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah menjadi landasan penting .......

Selengkapnya

Judicial Restraint

Jan22

Konten : artikel Hukum
Telah dibaca : 3.539 Kali

Judicial Restraint Oleh: Wahyu Iswantoro, S.H. (Hakim Pengadilan Negeri Wamena, Papua Pegunungan) Dalam sebuah kondisi tertentu, pendekatan konsep judicial activism memang sangat diperlukan sebagai bentuk keaktifan hakim dalam menggunakan metode penemuan hukum dan .......

Selengkapnya

Stare Decisis atau Legal Uniformity?

Jan22

Konten : artikel Hukum
Telah dibaca : 5.717 Kali

Stare Decisis atau Legal Uniformity? Oleh: Wahyu Iswantoro, S.H. (Hakim Pengadilan Negeri Wamena, Papua Pegunungan)   Dalam sistem peradilan di negara penganut sistem Common Law (Anglo-American Legal System) seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Selandia .......

Selengkapnya

Contante Justitie (Speedy Trial)

Jun28

Konten : artikel Hukum
Telah dibaca : 6.987 Kali

Oleh : Wahyu Iswantoro, S.H. Acapkali kita mendengar pemeo yang mengatakan  “nestapa di balik jeruji, satu hari serasa satu tahun”. Begitulah kira-kira gambaran perasaan atau batin seorang tersangka/terdakwa yang harus dirampas .......

Selengkapnya

Restorative Justice

Jan26

Konten : artikel Hukum
Telah dibaca : 5.481 Kali

Oleh: Wahyu Iswantoro, S.H. (Hakim Pengadilan Negeri Wamena, Papua) Penjatuhan Pidana adalah reaksi atas tindak pidana (criminal act) dalam wujud nestapa yang dijatuhkan kepada si pembuat tindak pidana (daader) oleh Negara .......

Selengkapnya