img_head
HUKUM

Mengabulkan yang Tidak Diminta dalam Petitum, Apakah Ultra Petita?

Okt27

Konten : artikel Hukum
Telah dibaca : 336 Kali

Dalam suatu gugatan, petitum merupakan salah satu syarat formil yang wajib ada pada formulasi gugatan agar gugatan dikatakan sah dan tidak mengandung cacat formil. Petitum gugatan memuat pokok tuntutan penggugat .......

Selengkapnya

Kedudukan Hukum Affidavit dalam Sistem Hukum Pembuktian di Indonesia

Okt27

Konten : artikel Hukum
Telah dibaca : 260 Kali

Sistem hukum pembuktian di Indonesia baik dalam hukum acara perdata maupun hukum acara pidana berakar pada tradisi Eropa Kontinental (Civil Law) yang secara historis diatur dalam kerangka kodifikasi yang .......

Selengkapnya

Revitalisasi Peran Hakim Wasmat: Menjaga Keadilan dan Kepercayaan Publik

Okt27

Konten : artikel Hukum
Telah dibaca : 178 Kali

Pelaksanaan (eksekusi) putusan pidana merupakan tahap fundamental dalam sistem peradilan pidana yang menentukan apakah keadilan substantif yang telah diputuskan di meja hijau benar-benar terwujud dalam realitas. Sebuah putusan pengadilan, yang idealnya .......

Selengkapnya

Prinsip Corroboration Rule dan Relevansinya dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia

Okt27

Konten : artikel Hukum
Telah dibaca : 230 Kali

Gerry Geovant Supranata Kaban, S.H., M.H. Proses pembuktian di persidangan merupakan pilar utama dalam sistem peradilan pidana yang berfungsi sebagai fondasi untuk mengungkap kebenaran materiil dan mencapai keadilan hakiki dalam suatu .......

Selengkapnya

Eksistensi Putusan Serta Merta dalam Perkara Gugatan Sederhana

Agu13

Konten : artikel Hukum
Telah dibaca : 606 Kali

Eksistensi putusan serta merta dalam perkara gugatan sederhana memiliki legitimasi hukum yang sah karena tidak diatur untuk dilarang secara eksplisit dalam PERMA GS. Sebab, Pasal 32 PERMA GS sebagai dasar .......

Selengkapnya

Implikasi Konsep Rechterlijk Pardon Terhadap Sistem Pemidanaan di Indonesia Pasca Pemberlakuan KUHP Nasional

Agu13

Konten : artikel Hukum
Telah dibaca : 716 Kali

Gerry Geovant Supranata Kaban-Hakim PN Wamena

Latar Belakang

Rechterlijk pardon atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah “pemaafan hakim” merupakan suatu konsep di mana terdakwa terbukti bersalah melakukan suatu .......

Selengkapnya

Klausul Non-Kompetisi Dalam Perjanjian Kerja: Apakah Sah Secara Hukum?

Agu13

Konten : artikel Hukum
Telah dibaca : 639 Kali

Gerry Geovant Supranata Kaban-Hakim PN Wamena

Klausul non-kompetisi yang dalam Bahasa Belanda dikenal dengan istilah Concurrentiebeding atau dalam Bahasa Inggris dikenal dengan istilah Non-Competition Clause adalah sebuah ketentuan kontraktual .......

Selengkapnya

Dilema Hakim: Memutus Perkara Sesuai Surat Dakwaan atau Fakta Persidangan?

Jul27

Konten : artikel Hukum
Telah dibaca : 311 Kali

Mencari keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif adalah tantangan abadi dalam sistem peradilan pidana (criminal justice system). Hal ini menjadi semakin pelik ketika hakim dihadapkan pada situasi di mana .......

Selengkapnya

Kewajiban Penggunaan Rupiah dalam Transaksi Pembayaran dan Penyelesaian Kewajiban di NKRI

Jul27

Konten : artikel Hukum
Telah dibaca : 223 Kali

Penting bagi seluruh masyarakat untuk memahami serta mematuhi kewajiban penggunaan mata uang Rupiah sebagaimana telah digariskan dalam UU Mata Uang demi menjaga kedaulatan ekonomi negara. Mata uang nasional memiliki peran yang .......

Selengkapnya

Pergeseran Makna Putusan Lepas dalam RUU KUHAP dan Implikasinya

Jul27

Konten : artikel Hukum
Telah dibaca : 369 Kali

Sistem peradilan pidana (criminal justice system) di Indonesia yang saat ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah menjadi landasan penting .......

Selengkapnya