img_head
ARTIKEL

Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) Pelaku Usaha Atas Kerugian Konsumen Akibat Ketidaksesuaian Label Pangan

Apr22

Konten : artikel Hukum
Telah dibaca : 66 Kali

Prinsip "strict liability" menjadi instrumen kunci guna menjamin hak konsumen dan tanggung jawab mutlak pelaku usaha atas label pangan.

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan .......

Selengkapnya

Pemaknaan Ulang Tenggang Waktu Gugatan PHK oleh Pekerja Pasca Putusan MK 132/2025

Apr22

Konten : artikel Hukum
Telah dibaca : 57 Kali

Hubungan industrial antara pekerja/buruh dan pengusaha merupakan salah satu pilar utama pembangunan ekonomi nasional yang rentan terhadap ketidakseimbangan struktural. Pekerja, sebagai pihak yang secara ekonomis dan posisi tawar berada .......

Selengkapnya

Eksistensi Hukum Adat dalam Bingkai Asas Legalitas Pasca-KUHP Baru dan PP 55/2025

Peb19

Konten : artikel Hukum
Telah dibaca : 646 Kali

Gerry Geovant Supranata Kaban-Hakim Pengadilan Negeri Wamena - Dandapala Contributor

Transformasi sistem hukum pidana Indonesia mencapai puncaknya dengan pengundangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .......

Selengkapnya

Wajah Baru Peradilan Pidana di Indonesia: Analisis Jenis Putusan Pengadilan dan Rekonfigurasi Upaya Hukumnya Menurut KUHAP Baru

Peb19

Konten : artikel Hukum
Telah dibaca : 1.339 Kali

Pendahuluan Sistem peradilan pidana di Indonesia memasuki babak baru yang monumental dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (“KUHP Nasional”) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 (“KUHAP Baru”). Reformasi yang berlaku .......

Selengkapnya

KUHP Nasional dan Tantangan Kebebasan Berekspresi: Tinjauan Multidimensi terhadap Reformasi Hukum Pidana Indonesia

Jan03

Konten : artikel Hukum
Telah dibaca : 1.543 Kali

Pendahuluan Reformasi hukum pidana nasional, yang puncaknya diwujudkan melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) merupakan upaya monumental untuk menggantikan peraturan hukum pidana warisan .......

Selengkapnya