img_head
HUKUM

Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) Pelaku Usaha Atas Kerugian Konsumen Akibat Ketidaksesuaian Label Pangan

Apr22

Konten : artikel Hukum
Telah dibaca : 66 Kali

Prinsip "strict liability" menjadi instrumen kunci guna menjamin hak konsumen dan tanggung jawab mutlak pelaku usaha atas label pangan.

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan .......

Selengkapnya

Pemaknaan Ulang Tenggang Waktu Gugatan PHK oleh Pekerja Pasca Putusan MK 132/2025

Apr22

Konten : artikel Hukum
Telah dibaca : 57 Kali

Hubungan industrial antara pekerja/buruh dan pengusaha merupakan salah satu pilar utama pembangunan ekonomi nasional yang rentan terhadap ketidakseimbangan struktural. Pekerja, sebagai pihak yang secara ekonomis dan posisi tawar berada .......

Selengkapnya

Eksistensi Hukum Adat dalam Bingkai Asas Legalitas Pasca-KUHP Baru dan PP 55/2025

Peb19

Konten : artikel Hukum
Telah dibaca : 647 Kali

Gerry Geovant Supranata Kaban-Hakim Pengadilan Negeri Wamena - Dandapala Contributor

Transformasi sistem hukum pidana Indonesia mencapai puncaknya dengan pengundangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .......

Selengkapnya

Wajah Baru Peradilan Pidana di Indonesia: Analisis Jenis Putusan Pengadilan dan Rekonfigurasi Upaya Hukumnya Menurut KUHAP Baru

Peb19

Konten : artikel Hukum
Telah dibaca : 1.348 Kali

Pendahuluan Sistem peradilan pidana di Indonesia memasuki babak baru yang monumental dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (“KUHP Nasional”) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 (“KUHAP Baru”). Reformasi yang berlaku .......

Selengkapnya

KUHP Nasional dan Tantangan Kebebasan Berekspresi: Tinjauan Multidimensi terhadap Reformasi Hukum Pidana Indonesia

Jan03

Konten : artikel Hukum
Telah dibaca : 1.548 Kali

Pendahuluan Reformasi hukum pidana nasional, yang puncaknya diwujudkan melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) merupakan upaya monumental untuk menggantikan peraturan hukum pidana warisan .......

Selengkapnya

Prospek Pembaruan Hukum Eksekusi Perdata: Mewujudkan Keadilan melalui Eksekusi Aset BMN/BMD

Des31

Konten : artikel Hukum
Telah dibaca : 971 Kali

Latar Belakang

Eksekusi merupakan tahap final dan krusial dalam proses peradilan. Kualitas suatu sistem hukum seringkali diukur dari kemampuan negara untuk memastikan bahwa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum .......

Selengkapnya

Judicial Immunity: Pilar Penting dalam Memperkuat Independensi Kekuasaan Kehakiman

Des31

Konten : artikel Hukum
Telah dibaca : 498 Kali

Gerry Geovant Supranata Kaban - Dandapala Contributor

Independensi kekuasaan kehakiman merupakan prinsip fundamental bagi tegaknya negara hukum yang menjamin hak warga negara atas peradilan yang mandiri dan tidak memihak (imparsial). .......

Selengkapnya

Kedudukan Hukum dan Kekuatan Mengikat Fatwa MA dalam Sistem Hukum di Indonesia

Des31

Konten : artikel Hukum
Telah dibaca : 737 Kali

Gerry Geovant Supranata Kaban - Dandapala Contributor

Sebagai pelaksana tertinggi kekuasaan kehakiman yang merdeka, Mahkamah Agung (“MA”) memegang peran sentral dalam sistem hukum di Indonesia. Adapun tugas pokok dan fungsi .......

Selengkapnya

Ironi Eksekusi Gugatan Sederhana: Terbelenggu Prosedur Eksekusi Hukum Acara Perdata

Des31

Konten : artikel Hukum
Telah dibaca : 432 Kali

Pembentukan PERMA Gugatan Sederhana, sebagai respon atas kebutuhan mendesak mewujudkan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Konsep gugatan sederhana yang dalam sistem hukum common law dikenal dengan istilah small .......

Selengkapnya

Mengabulkan yang Tidak Diminta dalam Petitum, Apakah Ultra Petita?

Okt27

Konten : artikel Hukum
Telah dibaca : 2.524 Kali

Dalam suatu gugatan, petitum merupakan salah satu syarat formil yang wajib ada pada formulasi gugatan agar gugatan dikatakan sah dan tidak mengandung cacat formil. Petitum gugatan memuat pokok tuntutan penggugat .......

Selengkapnya