Perjanjian Milik Beding sebagai Bentuk Penyelundupan Hukum dalam Praktik Jaminan Utang
Sep07

Gerry Geovant Supranata Kaban, S.H., M.H.-Hakim Pengadilan Negeri Wamena - Dandapala Contributor Minggu, 06 Sep 2026 07:00 WIB
Perjanjian utang piutang pada dasarnya memberikan ruang kepada para pihak untuk menentukan bentuk .......
SelengkapnyaSirnanya Delik Penghinaan Pemerintah dalam KUHP Nasional Pasca Putusan MK 282/2025
Sep07

Gerry Geovant Supranata Kaban, S.H., M.H.-Hakim Pengadilan Negeri Wamena - Dandapala Contributor Senin, 31 Agt 2026 09:00 WIB
Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) .......
SelengkapnyaKonstruksi Hukum Delik Lese-Majeste dalam KUHP Nasional Pasca Putusan MK 275/2025
Agu26

Gerry Geovant Supranata Kaban, S.H., M.H-Hakim Pengadilan Negeri Wamena - Dandapala Contributor
Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) kembali menghadirkan perdebatan mengenai kriminalisasi .......
SelengkapnyaMembedakan TPPO dan Delik Memudahkan Percabulan dalam KUHP Nasional
Agu26

Gerry Geovant Supranata Kaban, S.H., M.H-Hakim Pengadilan Negeri Wamena - Dandapala Contributor
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan kriminalisasi terhadap perantara prostitusi sama-sama berhubungan dengan perlindungan martabat manusia, .......
SelengkapnyaAkhir Era Kuota Hangus: Implikasi Putusan MK 273/2025 Bagi Perlindungan Konsumen Digital
Jul28

Dalam era transformasi digital, akses internet telah bergeser dari sekadar kebutuhan sekunder menjadi kebutuhan primer yang menopang kehidupan sosial, ekonomi, dan pendidikan masyarakat. Bagi jutaan rakyat Indonesia, mulai dari .......
SelengkapnyaRelevansi Asas Motiveringsplicht dalam Meminimalisasi Putusan Onvoldoende Gemotiveerd
Jul28

Pendahuluan Putusan hakim sering kali disebut sebagai mahkota dari seluruh proses peradilan. Namun, kualitas mahkota tersebut tidak diukur dari seberapa tegas amar (dictum) yang dijatuhkan, melainkan dari seberapa kokoh dan rasional .......
SelengkapnyaMenakar Batas Tanggung Jawab Perdata: Penerapan Doktrin Volenti Non Fit Injuria di Gugatan PMH
Jul17

Gerry Geovant Supranata Kaban-Hakim Pengadilan Negeri Wamena - Dandapala Contributor
Dalam hukum perdata, prinsip dasar “pertanggungjawaban” (liability) menempatkan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) dan menimbulkan kerugian .......
SelengkapnyaKonstruksi Tempus Delicti dalam Mengukur Batas Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak
Mei21

Gerry Geovant Supranata Kaban-Hakim PN Wamena - Dandapala Contributor
Sistem peradilan pidana anak di Indonesia mengenal dikotomi respons negara terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, yang dalam konteks pemidanaan dikenal .......
SelengkapnyaTanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) Pelaku Usaha Atas Kerugian Konsumen Akibat Ketidaksesuaian Label Pangan
Apr22

Prinsip "strict liability" menjadi instrumen kunci guna menjamin hak konsumen dan tanggung jawab mutlak pelaku usaha atas label pangan.
Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan .......
SelengkapnyaPemaknaan Ulang Tenggang Waktu Gugatan PHK oleh Pekerja Pasca Putusan MK 132/2025
Apr22

Hubungan industrial antara pekerja/buruh dan pengusaha merupakan salah satu pilar utama pembangunan ekonomi nasional yang rentan terhadap ketidakseimbangan struktural. Pekerja, sebagai pihak yang secara ekonomis dan posisi tawar berada .......
Selengkapnya