img_head
HUKUM

Eksistensi Hukum Adat dalam Bingkai Asas Legalitas Pasca-KUHP Baru dan PP 55/2025

Peb19

Konten : artikel Hukum
Telah dibaca : 151 Kali

Gerry Geovant Supranata Kaban-Hakim Pengadilan Negeri Wamena - Dandapala Contributor

Transformasi sistem hukum pidana Indonesia mencapai puncaknya dengan pengundangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .......

Selengkapnya

Wajah Baru Peradilan Pidana di Indonesia: Analisis Jenis Putusan Pengadilan dan Rekonfigurasi Upaya Hukumnya Menurut KUHAP Baru

Peb19

Konten : artikel Hukum
Telah dibaca : 183 Kali

Pendahuluan Sistem peradilan pidana di Indonesia memasuki babak baru yang monumental dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (“KUHP Nasional”) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 (“KUHAP Baru”). Reformasi yang berlaku .......

Selengkapnya

KUHP Nasional dan Tantangan Kebebasan Berekspresi: Tinjauan Multidimensi terhadap Reformasi Hukum Pidana Indonesia

Jan03

Konten : artikel Hukum
Telah dibaca : 950 Kali

Pendahuluan Reformasi hukum pidana nasional, yang puncaknya diwujudkan melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) merupakan upaya monumental untuk menggantikan peraturan hukum pidana warisan .......

Selengkapnya

Prospek Pembaruan Hukum Eksekusi Perdata: Mewujudkan Keadilan melalui Eksekusi Aset BMN/BMD

Des31

Konten : artikel Hukum
Telah dibaca : 519 Kali

Latar Belakang

Eksekusi merupakan tahap final dan krusial dalam proses peradilan. Kualitas suatu sistem hukum seringkali diukur dari kemampuan negara untuk memastikan bahwa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum .......

Selengkapnya

Judicial Immunity: Pilar Penting dalam Memperkuat Independensi Kekuasaan Kehakiman

Des31

Konten : artikel Hukum
Telah dibaca : 322 Kali

Gerry Geovant Supranata Kaban - Dandapala Contributor

Independensi kekuasaan kehakiman merupakan prinsip fundamental bagi tegaknya negara hukum yang menjamin hak warga negara atas peradilan yang mandiri dan tidak memihak (imparsial). .......

Selengkapnya

Kedudukan Hukum dan Kekuatan Mengikat Fatwa MA dalam Sistem Hukum di Indonesia

Des31

Konten : artikel Hukum
Telah dibaca : 452 Kali

Gerry Geovant Supranata Kaban - Dandapala Contributor

Sebagai pelaksana tertinggi kekuasaan kehakiman yang merdeka, Mahkamah Agung (“MA”) memegang peran sentral dalam sistem hukum di Indonesia. Adapun tugas pokok dan fungsi .......

Selengkapnya

Ironi Eksekusi Gugatan Sederhana: Terbelenggu Prosedur Eksekusi Hukum Acara Perdata

Des31

Konten : artikel Hukum
Telah dibaca : 289 Kali

Pembentukan PERMA Gugatan Sederhana, sebagai respon atas kebutuhan mendesak mewujudkan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Konsep gugatan sederhana yang dalam sistem hukum common law dikenal dengan istilah small .......

Selengkapnya

Mengabulkan yang Tidak Diminta dalam Petitum, Apakah Ultra Petita?

Okt27

Konten : artikel Hukum
Telah dibaca : 1.890 Kali

Dalam suatu gugatan, petitum merupakan salah satu syarat formil yang wajib ada pada formulasi gugatan agar gugatan dikatakan sah dan tidak mengandung cacat formil. Petitum gugatan memuat pokok tuntutan penggugat .......

Selengkapnya

Kedudukan Hukum Affidavit dalam Sistem Hukum Pembuktian di Indonesia

Okt27

Konten : artikel Hukum
Telah dibaca : 1.707 Kali

Sistem hukum pembuktian di Indonesia baik dalam hukum acara perdata maupun hukum acara pidana berakar pada tradisi Eropa Kontinental (Civil Law) yang secara historis diatur dalam kerangka kodifikasi yang .......

Selengkapnya

Revitalisasi Peran Hakim Wasmat: Menjaga Keadilan dan Kepercayaan Publik

Okt27

Konten : artikel Hukum
Telah dibaca : 1.105 Kali

Pelaksanaan (eksekusi) putusan pidana merupakan tahap fundamental dalam sistem peradilan pidana yang menentukan apakah keadilan substantif yang telah diputuskan di meja hijau benar-benar terwujud dalam realitas. Sebuah putusan pengadilan, yang idealnya .......

Selengkapnya