Dari Diskresi menuju Due Process of Law: Reorientasi Kewenangan Pemutusan Akses Digital Pasca Putusan MK Nomor 311/2026
Okt19
Ruang digital telah menjadi bagian penting dari pelaksanaan hak konstitusional warga negara. Melalui internet, masyarakat dapat melakukan berbagai hal mulai dari mencari, memperoleh, menyimpan, dan menyampaikan informasi, sekaligus mengekspresikan pikiran .......
SelengkapnyaPenerapan Asas Rechtsverwerking dalam Sengketa Pertanahan
Okt14
Gerry Geovant Supranata Kaban, S.H., M.H.-Hakim Pengadilan Negeri Wamena - Dandapala Contributor Rabu, 14 Okt 2026 08:00 WIB
Sengketa pertanahan di Indonesia tidak selalu berakar pada ketidakjelasan alas hak, tetapi .......
Selengkapnya
Pidana Pengawasan di Luar Batas Pasal 75 KUHP Nasional: Antara Diskresi Hakim dan Asas Legalitas Pemidanaan
Okt14
Pendahuluan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) sejak 2 Januari 2026 membawa perubahan mendasar dalam sistem pemidanaan Indonesia. Pemidanaan tidak lagi semata-mata dipandang sebagai .......
SelengkapnyaPerjanjian Milik Beding sebagai Bentuk Penyelundupan Hukum dalam Praktik Jaminan Utang
Sep07
Gerry Geovant Supranata Kaban, S.H., M.H.-Hakim Pengadilan Negeri Wamena - Dandapala Contributor Minggu, 06 Sep 2026 07:00 WIB
Perjanjian utang piutang pada dasarnya memberikan ruang kepada para pihak untuk menentukan bentuk .......
SelengkapnyaSirnanya Delik Penghinaan Pemerintah dalam KUHP Nasional Pasca Putusan MK 282/2025
Sep07
Gerry Geovant Supranata Kaban, S.H., M.H.-Hakim Pengadilan Negeri Wamena - Dandapala Contributor Senin, 31 Agt 2026 09:00 WIB
Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) .......
SelengkapnyaKonstruksi Hukum Delik Lese-Majeste dalam KUHP Nasional Pasca Putusan MK 275/2025
Agu26
Gerry Geovant Supranata Kaban, S.H., M.H-Hakim Pengadilan Negeri Wamena - Dandapala Contributor
Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) kembali menghadirkan perdebatan mengenai kriminalisasi .......
SelengkapnyaMembedakan TPPO dan Delik Memudahkan Percabulan dalam KUHP Nasional
Agu26
Gerry Geovant Supranata Kaban, S.H., M.H-Hakim Pengadilan Negeri Wamena - Dandapala Contributor
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan kriminalisasi terhadap perantara prostitusi sama-sama berhubungan dengan perlindungan martabat manusia, .......
SelengkapnyaAkhir Era Kuota Hangus: Implikasi Putusan MK 273/2025 Bagi Perlindungan Konsumen Digital
Jul28
Dalam era transformasi digital, akses internet telah bergeser dari sekadar kebutuhan sekunder menjadi kebutuhan primer yang menopang kehidupan sosial, ekonomi, dan pendidikan masyarakat. Bagi jutaan rakyat Indonesia, mulai dari .......
SelengkapnyaRelevansi Asas Motiveringsplicht dalam Meminimalisasi Putusan Onvoldoende Gemotiveerd
Jul28
Pendahuluan Putusan hakim sering kali disebut sebagai mahkota dari seluruh proses peradilan. Namun, kualitas mahkota tersebut tidak diukur dari seberapa tegas amar (dictum) yang dijatuhkan, melainkan dari seberapa kokoh dan rasional .......
Selengkapnya