Eksistensi Hukum Adat dalam Bingkai Asas Legalitas Pasca-KUHP Baru dan PP 55/2025
Peb19

Gerry Geovant Supranata Kaban-Hakim Pengadilan Negeri Wamena - Dandapala Contributor
Transformasi sistem hukum pidana Indonesia mencapai puncaknya dengan pengundangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .......
SelengkapnyaWajah Baru Peradilan Pidana di Indonesia: Analisis Jenis Putusan Pengadilan dan Rekonfigurasi Upaya Hukumnya Menurut KUHAP Baru
Peb19

Pendahuluan Sistem peradilan pidana di Indonesia memasuki babak baru yang monumental dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (“KUHP Nasional”) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 (“KUHAP Baru”). Reformasi yang berlaku .......
SelengkapnyaKUHP Nasional dan Tantangan Kebebasan Berekspresi: Tinjauan Multidimensi terhadap Reformasi Hukum Pidana Indonesia
Jan03

Pendahuluan Reformasi hukum pidana nasional, yang puncaknya diwujudkan melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) merupakan upaya monumental untuk menggantikan peraturan hukum pidana warisan .......
SelengkapnyaProspek Pembaruan Hukum Eksekusi Perdata: Mewujudkan Keadilan melalui Eksekusi Aset BMN/BMD
Des31

Latar Belakang
Eksekusi merupakan tahap final dan krusial dalam proses peradilan. Kualitas suatu sistem hukum seringkali diukur dari kemampuan negara untuk memastikan bahwa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum .......
SelengkapnyaJudicial Immunity: Pilar Penting dalam Memperkuat Independensi Kekuasaan Kehakiman
Des31

Gerry Geovant Supranata Kaban - Dandapala Contributor
Independensi kekuasaan kehakiman merupakan prinsip fundamental bagi tegaknya negara hukum yang menjamin hak warga negara atas peradilan yang mandiri dan tidak memihak (imparsial). .......
Selengkapnya