Sirnanya Delik Penghinaan Pemerintah dalam KUHP Nasional Pasca Putusan MK 282/2025
Sep07
Gerry Geovant Supranata Kaban, S.H., M.H.-Hakim Pengadilan Negeri Wamena - Dandapala Contributor Senin, 31 Agt 2026 09:00 WIB
Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) .......
SelengkapnyaKonstruksi Hukum Delik Lese-Majeste dalam KUHP Nasional Pasca Putusan MK 275/2025
Agu26
Gerry Geovant Supranata Kaban, S.H., M.H-Hakim Pengadilan Negeri Wamena - Dandapala Contributor
Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) kembali menghadirkan perdebatan mengenai kriminalisasi .......
SelengkapnyaMembedakan TPPO dan Delik Memudahkan Percabulan dalam KUHP Nasional
Agu26
Gerry Geovant Supranata Kaban, S.H., M.H-Hakim Pengadilan Negeri Wamena - Dandapala Contributor
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan kriminalisasi terhadap perantara prostitusi sama-sama berhubungan dengan perlindungan martabat manusia, .......
SelengkapnyaAkhir Era Kuota Hangus: Implikasi Putusan MK 273/2025 Bagi Perlindungan Konsumen Digital
Jul28
Dalam era transformasi digital, akses internet telah bergeser dari sekadar kebutuhan sekunder menjadi kebutuhan primer yang menopang kehidupan sosial, ekonomi, dan pendidikan masyarakat. Bagi jutaan rakyat Indonesia, mulai dari .......
SelengkapnyaRelevansi Asas Motiveringsplicht dalam Meminimalisasi Putusan Onvoldoende Gemotiveerd
Jul28
Pendahuluan Putusan hakim sering kali disebut sebagai mahkota dari seluruh proses peradilan. Namun, kualitas mahkota tersebut tidak diukur dari seberapa tegas amar (dictum) yang dijatuhkan, melainkan dari seberapa kokoh dan rasional .......
Selengkapnya