Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul & Tangguh PT Jayapura pada PN Wamena Tahun 2025
Pelaksanaan Restitusi Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Wmn
Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Hakim Pengadilan Negeri Wamena
Penyelesaian Perkara Pidana melalui mekanisme Keadilan Restoratif (Restorative Justice)
Lebih lanjut
RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN
RELAAS PANGGILAN SIDANG
PERINTAH MELAKSANAKAN TUGAS BAGI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN ANGGARAN 2024
RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN BANDING
Lebih lanjut
Dilema Hakim: Memutus Perkara Sesuai Surat Dakwaan atau Fakta Persidangan?
Kewajiban Penggunaan Rupiah dalam Transaksi Pembayaran dan Penyelesaian Kewajiban di NKRI
Pergeseran Makna Putusan Lepas dalam RUU KUHAP dan Implikasinya
Lebih lanjut
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Syarat dan Tata cara Pengaduan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas